Bekasi. FajarNews -Henri Lincoln, Selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi layak di dan diperiksa oleh penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung dan KPK. Apabila terbukti KKN harus di proses secara hukum “tutur Swardy dari DPP LSM Peduli Anak Bangsa.
Hal itu diutarakan oleh Swardy ketika berbincang-bincang dengan awak media online FajarNews dilingkungan Kantor Walikota Bekasi.
Sebelumnya Swardy dan tim nya sudah melakukan investigasi ke salah satu proyek yang dikerjakan SDABMBK melalui penyedia jasa yaitu peningkatan jalan raya Melati, Tambun Selatan.
Proyek itu dikerjakan pada tahun lalu dan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak bulan November dan selesai Desember 2023.
Setelah proyek selesai dikerjakan oleh penyedia jasa yang hingga kini perusahaan tersebut tidak diketahui alamatnya alias alamat siluman.
Adapun hasil pekerjaan dengan nilai anggaran yang cukup besar mencapai miliaran rupiah tersebut, menurut Swardy sangat berpotensi merugikan keuangan Negara, pasalnya dugaan proyek tersebut patut di duga pelaksanaan pekerjaan tersebut diduga tidak menggunakan lantai kerja (K-BO) dan terlihat dengan jelas bahwa bekiesting diletakkan diatas material/jalan yang lama.
Setelah pekerjaan pengecoran beton selesai dalam waktu beberapa hari hasilnya tiap segmen banyak retak dan pecah, selain itu pekerjaan pembesian ditenggarai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis diduga tidak menggunakan vibrator dan juga pekerjaan biotex dilakukan untuk mencegah agar tidak retak dan pecah. Untuk menutupi hasil pekerjaan yang retak dan pecah, pihak penyedia jasa melakukan tambal sulap dengan sistim menggunakan tambal silent.
Ironisnya pada saat PHO seharusnya Kepala Dinas SDABMKB tidak meloloskan 100%, kuat di duga perusahaan pelaksana pekerjaan adalah rekanan binaan, sehingga penagihan 100% diloloskan dan/atau ditandatangani oleh Henri Lincoln, sebagai kuasa pengguna anggaran.
Berdasarkan hasil temuan dilapangan seharusnya Henri Lincoln, tidak meloloskan penagihan dan perusahaan atau penyedia jasa. Harusnya melakukan pembongkaran dan melaksanakan pekerjaan ulang dan/atau perusahaan pelaksana layak di blacklist,”ucap Swardy (Mentor ).
dan diperiksa oleh penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung dan KPK. Apabila terbukti KKN harus di proses secara hukum “tutur Swardy dari DPP LSM Peduli Anak Bangsa.
