Dharmasraya Sumatera Barat, Fajarnews – Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Ade Sudarman menegaskan pihaknya baru mendapatkan informasi terkait pemeriksaan dugaan permainan anggaran dalam proyek pengadaan videotron yang dilaksanakan oleh Humas Sekretariat Pemkab Dharmasraya pada tahun 2017 lalu.
Informasi tersebut muncul bersamaan dengan langkah Kejaksaan Negeri yang tengah menyelidiki indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami selaku pimpinan DPRD baru tahu mengenai pemeriksaan kasus ini. Jika dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran aturan yang merugikan daerah dan negara, DPRD tentu mendorong pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” tegas Ade saat dihubungi melalui via handphone oleh media ini (16/10/2024).
Ade Sudarman menambahkan, DPRD akan bersikap tegas dan siap mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan ini. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proyek-proyek yang menggunakan dana publik.
“Jika benar ada pelanggaran, kita akan dorong proses hukum yang adil dan objektif. Kebenaran harus ditemukan, dan siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, beberapa pejabat penting telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta tim teknis yang diduga terlibat dalam pengadaan videotron keterangan dari Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri, Afdal Saputra.
Kasus ini mencuri perhatian publik, mengingat proyek videotron yang dibangun pada 2017 tersebut dibiayai menggunakan anggaran daerah dengan nilai 1,2 Miliar sehingga muncul kekhawatiran mengenai potensi kerugian negara. Dugaan permainan anggaran ini kian menambah panjang daftar proyek-proyek yang mendapat sorotan di Dharmasraya, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Kejaksaan Negeri Dharmasraya saat ini masih melakukan pendalaman terkait dugaan ini, sinyal bahwa sejumlah pejabat strategis terlibat dalam proyek ini semakin memperkuat spekulasi publik akan adanya praktik korupsi.
DPRD Kabupaten Dharmasraya menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung penyelidikan yang sedang berjalan. Ade Sudarman menutup pernyataannya dengan menyebutkan bahwa DPRD siap bekerjasama dengan penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada celah untuk korupsi di pemerintahan.
“Ini adalah ujian bagi kita semua, terutama dalam memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan baik. Jika ada yang bermain curang, mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum,” tegasnya.
Menurutnya,”proyek-proyek pengadaan seperti ini seringkali menjadi sorotan publik, masyarakat Dharmasraya tentu berharap agar pengusutan kasus ini dapat memberikan pelajaran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tutur Ade Sudarman.
Sumber Info humas
Diterbitkan fajarnews (team investigasi).
