Budaya Memperlambat Pelayanan Harus Dihapus Dibirokrasi Pemerintah, Ini Pesan Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, FajarNews —Presiden Prabowo Subianto ber pesan bahwa budaya memperlambat dalam pelayanan harus dihapus apalagi didalam birokrasi di pemerintahanya. Seperti salah satu di loket pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) yang bisa berpotensi merugikan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Para pengurus Perusahaan dan Agency Perusahaan yang lagi Antri di Loket TKA Kemnaker, Senin,(24/03/2025).
Antrean panjang dan penumpukan ini terlihat para petugas perusahaan dan agency perusahaan yang datang ke loket TKA Kemnaker RI, di kawasan Gedung Kemnaker RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto (Gatsu) Kavling 51, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Jum’at (20/03/2025). Ini akibat 80% pergantian pegawai di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) Kemnaker RI, membuat proses pelayanan menjadi terhambat.
Padahal, hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), setiap tahunnya bisa mencapai Rp 2 triliun untuk negara. Beberapa sumber dari pengurus perusahaan dan agency perusahaan yang tidak bersedia namanya ditulis saat ditanyakan soal pelayanan di loket PTKA kepada wartawan FajarNews.com mengatakan, bahwa pelayanan dokumen TKA saat ini, masih lambat dan menumpuk sambil menunjukkan nomor antreannya yang sudah hampir mendekati nomor 100 sejak pukul 9.00 WIB.
“Saya dari pukul 9.00 WIB sudah di loket PTKA antrean panjang dan menumpuk. Nomor antrean saya sudah mendekati angka 100, tapi hingga pukul 12.00 WIB belum juga selesai. Saya tidak tahu kenapa sekarang ini lambat atau lama pelayanannya? Dulu-dulu tidak seperti ini Pak,” kata sumber itu heran dan diamini oleh teman-temannya.
Lanjut sumber itu menegaskan, adanya permasalahan lambatnya pelayanan. seperti ini jawabanya sangat klasik dari pegawai di loket yaitu karena adanya rotasi pegawai yang ada di Direktorat PTKA. Pada hal kami kata sumber itu mengatakan tidak perlu diberitahu alasan tersebut ke pihak orang luar. Semua pegawai yang diangkat dan ditempatkan disini seharus Sumber Daya Manusia (SDM) sudah harus siap pakai bukan lagi mencari alasan.
“Pasalnya, kami mengajukan dokumen sudah lengkap sesuai yang diminta akan tetapi selesainya bisa satu bulan lebih baru keluar. Kalau para investor dari negara luar tidak tau menahu soal pergantian pegawai disini. Mereka para investor akan berpikir ulang terhadap kesulitan dan kondisi pelayanan di Kemnaker RI yang dinilai sangat buruk, akibat lambatnya pelayanan terhadap dokumen-dokumen TKA,” ungkapnya.
Sumber menambahkan, apabila hal ini tidak segera diselesaikan dengan baik dan dibiarkan berlarut-larut bisa berefek kepada PNBP. Oleh karena adanya faktor pegawai belum memahami substansi pelayanan yang baik.
“Kami memang mendapat informasi, bahwa bulan yang lalu, ada kegiatan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pegawai di pelayanan TKA ini. Perusahaan bisa rugi kalau buruknya pelayanan di loket TKA ini Pak dan ini juga bisa merugikan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang selalu menegaskan, agar pelayanan sesegera mungkin dimudahkan apa lagi di birokrasi pemerintahan agar dipercepat. Apalagi, soal orang luar menanam modal atau berinvestasi di Indonesia ini,” tegas sumber agency perusahaan.
Para petugas perusahaan dan agency perusahaan meminta kepada Menaker RI Prof Yasserli dan Wakil Menaker (Wamenaker) RI Emanuel Ebenezer untuk memperhatikan permasalahan yang ada keluhan dari perusahaan. Sementara itu, Direktur PTKA Kemnaker RI, Rendra Setiawan ketika dikonfirmasi oleh wartawan FajarNews.com menjelaskan, minggu lalu, ada mutasi tahap ke-2 (dua).
“Jadi sekarang 90% petugas baru. Mudah-mudahan semua dapat menyesuaikan dengan cepat,” katanya .(Rob).