JAKARTA, FajarNews – Oknum Kepala SDN Malaka Jaya 04 Pagi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Rahmadini, diduga sengaja membuat hubungan kurang sehat dengan para awak media. “Lantaran dia yang baru beberapa bulan saja menjabat sebagai Kepsek di sekolah tersebut”.
Memutus hubungan kemitraan yang telah lama terjalin di sekolah itu melalui berlangganan koran setiap bulannya. Namun ketika dia menjabat disana kegiatan tersebut langsung dihentikan secara sepihak. “Dengan alasan yang kurang logis, tidak di SPJ kan dalam anggaran BOS,” ucapnya berdalih.
Untuk itu diminta agar pihak berkompeten mulai dinas hingga sudin pendidikan agar lebih serius memberikan pengawasan dan sangsi tegas terhadap para oknum kepsek yang terbukti melanggar aturan dalam penggunaan dana BOS.
Sementara pihak sekolah wajib untuk terbuka dan mempublikasikan terkait pengelolaan dana BOS Reguler yang diperoleh setiap triwulan tersebut. Mengingat karena masyarakat wajib tahu dan turut dapat mengawasi realisasi pengelolaan dana BOS tersebut.
Terlihat hingga sampai saat ini di SDN Malaka Jaya 04 Pagi, tidak terdapat laporan penggunaan dan realisasi dana BOS dipapan laporan yang dipampang pada didnding sekolah. Karena biasa papan pengumuman dana tersebut, selalu terpasang di dinding kantor kepala sekolah. Tentu bertujuan agar mempermudah masyarakat atau walimurid untuk mengetahui apa saja yang sudah direalisasikan oleh pihak sekolah terkait dana BOS yang diperoleh.
“Hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh oknum Kepala SDN Malaka Jaya 04 Pagi, terkesan sengaja diabaikan”. Dengan tidak memasang pengumuman di sekolah tentang pengelolaan dana BOS di sekolah. Maka ada dugaan Kepsek sengaja menutupi informasi penggunaan dana BOS. “Bisa saja karena banyak terjadi penyimpangan serta ada data kegiatan fiktif yang dilakukan oknum Kepsek tersebut.
“Apa lagi kalau tujuannya hanya semata – mata demi mengais keuntungan lebih dan memperkaya diri sendiri,” demikian menurut pandangan salah Penggiat Anti Korupsi dan Pemerhati Pendidikan Drs. Darwin Situmorang, Senin (18/3/24).
Menurut sejumlah sumber, membenarkan bahwa indikasi terjadi banyak pemainan dalam penggunaan dana BOS di sekolah akibat kurangnya pengawasan oleh dinas pendidikan maupun inspektorat terkait laporan SPJ di buat oleh oknum kepsek sekolah tersebut. (AMIN)
