Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M dan Bupati Kab. Muratara Bapak H. Devi Suhartoni menandatangani NPHD Hibah Tanah untuk pembentukan Batalyon PDR dibawah Korem 044/Gapo
Palembang, FajarNews – Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M dan Bupati Kab. Muratara Bapak H. Devi Suhartoni menandatangani NPHD Hibah Tanah untuk pembentukan Batalyon PDR dibawah Korem 044/Gapo Senin (29/7/2024).
Disampaikan melalui rilisnya, Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari mengungkap, pertemuan antara Danrem 044/Gapo dan Bupati Kab. Muratara ini digelar di Aula Makorem 044/Gapo Jl. Jenderal Sudirman Km. 4,5 Kota Palembang.
“Bupati Muratara menyampaikan terima kasih atas penyambutan dari Danrem 044/Gapo dan jajarannya. Ia juga mengatakan, Muratara siap mensuport TNI AD khususnya Korem 044/Gapo, karena di Kabupaten Muratara sendiri warga yang menjadi anggota TNI masih bisa dihitung dengan jari, mudah-mudahan dengan adanya satuan setingkat Batalyon di Kabupaten Muratara bisa meningkatkan kemauan masyarakat untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI,” kata Kapenrem.
“Tujuan Bapak Bupati dan jajaran hadir di Korem 044/Gapo untuk menyerahkan tanah seluas 100 Ha, yang peruntukkannya untuk satuan Batalyon di bawah Korem, yang akan didirikan di Kab. Muratara,” lanjutnya.
“Pada kesempatan itu pula, Danrem mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari Pemda Kab. Muratara, yang telah menyiapkan lahan untuk pembentukan Batalyon PDR (penyangga daerah rawan) yang kendalinya dibawah Korem 044/Gapo,” ujarnya.
“Muratara merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Prov. Jambi dan Bengkulu, maka ditinjau perlu adanya satuan untuk menjaga kondusifitas wilayah. Alhamdulillah hari ini dapat direalisasikan, Bapak Bupati Kab. Muratara menyerahkan hibah tanah seluas 100 Ha,” imbuhnya.
Kapenrem melanjutkan, “Didirikan Batalyon ini agar dapat mendukung tugas-tugas pokok TNI AD baik dalam tugas pertahanan maupun dalam tugas Progam Ketahanan Pangan (Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan),”.
“Diharapkan pembentukan Batalyon Penyangga Daerah Rawan dapat segera terwujud dan memberikan kontribusi signifikan bagi keamanan dan ketahanan pangan di wilayah, serta dapat membantu pemerintah pusat dan daerah,” (bdr)
