Sembilan lompatan besar Kemnaker meninggalkan rekam jejak baik yang patut ditindaklanjuti oleh Menteri Tenaga Kerja yang baru. Karena tujuan pembangunan ketenagakerjaan selama lima tahun ini cukup banyak terobosan dan kreatif serta inovatif dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah selama menjabat orang nomor satu di Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker). Kedepannya yang memang harus dilakukan agar tujuan Pembangunan ketenagakerjaan kita lebih berkualitas dan mampu menghadapi tantangan ketenagakerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju selama 5 tahun, Ida Fauziyah yang cukup dikenal dan fenomenal dikalangan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB), Pengusaha APINDO, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( APJATI) dan Masyarakat Pencari Kerja, meninggalkan rekam jejak yang baik. Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan masyarakat dan masih ada kekurangan disana sini. Banyak inovasi, terobosan, kreatif yang dilakukan Menaker Ida Fauziyah dalam mengatasi gejolak permasalahan bidang ketenagakerjaan baik pekerja dalam negeri maupun pekerja buruh migran di luar negeri.
Bahkan diakhir jabatanya sebagai Menaker ada Kado Istimewah Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Republik Indonesia (RI), Ida Fauziyah dalam 5 tahun memiliki program 9 lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang akan ditinggalkannya bulan Oktober 2024.
Saya sebagai penulis meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan akan menjadi modal besar bagi kalangan pekerja untuk menjalankan amanah yang besar.
Sembilan lompatan ketenagakerjaan adalah langkah strategis yang disiapkan Kemnaker untuk menghadapi berbagai isu ketenagakerjaan di tahun tahun yang akan datang. Dalam bulan Februari 2022, sembilan lompatan ketenagakerjaan diharapkan juga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan.
Pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan dalam pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan.
Sembilan lompatan itu terdiri atas transformasi balai latihan kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda dan perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; reformasi pengawasan; ekosistem digital SIAPKerja; dan reformasi birokrasi.
Terdapat pula visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan dan reformasi birokrasi.
Secara khusus Menaker Ida Fauziyah pernah menyoroti pentingnya reformasi birokrasi sebagai resolusi kedua Kemnaker pada 2022. Dia menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir serta tumpang tindih.
Disrupsi digital dan pasca pandemi Covid-19 menuntut pemerintah, khususnya Kemnaker untuk cepat tanggap dalam menghadapi dinamika yang ada. Oleh karena itu, transformasi pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya dijalankan melalui cara-cara biasa yang konvensional, tetapi harus dengan cara-cara cepat, inovatif, kreatif, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar cita-cita pembangunan ketenagakerjaan yang digagas dapat terwujud.
Kementerian Ketenagakerjaan selama ini sudah rampung membangun BLK Komunitas sampai dengan tahun 2023, jumlah BLK Komunitas yang sudah dibangun sebanyak 4.282. Menaker menjabarkan, program pembangunan BLK Komunitas pada tahun 2023 ini, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan berupa barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.
Harapannya dengan pembangunan BLK Komunitas yang sudah rampung sampai dengan tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 4.282 bisa menjadi kunci mengatasi pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keterampilan masyarakat di seluruh Provinsi Indonesia.
Pemerintah perlu mengupayakan Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendorong 6R di BLK milik pemerintah Pusat dan Daerah yaitu reformasi kelembagaan; redesain substansi pelatihan: revolusi SDM; revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana; rebranding BLK; dan relationship. Selain itu bagaimana menyediakan Minimal satu BLK UPTP di setiap provinsi.
Tentunya untuk 6 R dan penyediaan minimal 1 BLK UPTP harus didukung oleh dukungan anggaran dari APBN dan APBD. Menteri Ketenagakerjaan harus mampu meningkatkan anggaran untuk transformasi BLK ini minimal Rp. 10 Triliun tiap tahunnya.
Demikian juga tentang penguatan masalah Pengawasan Ketenagakerjaan, masyarakat pekerja yang melaporkan pelanggaran normative ketenagakerjaan kepada pengawas ketenagakerjaan kerap kali tidak ditindaklanjuti dengan kepastian waktu oleh pengawas ketenagakerjaan. Kerap kali diperlama dan dilempar ke propinsi dan mediator. Atas lambatnya kinerja pengawas ini, Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan tidak responsive dan terkesan tidak adanya pengawasan dan teguran kepada pengawas ketenagakerjaan yang menerima pengaduan. Sebaiknya jumlah pengawas di Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditambah supaya sebanding dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi.
Bengitu juga dengan perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), ini juga menjadi hal penting ditingkatkan. Tentunya perluasan ini akan mendukung penurunan TPT di Indonesia. Namun perlindungan bagi PMI belum juga bisa dilakukan secara sistemik sehingga bisa menurunkan tingkat pelanggaran hak-hak PMI kita.
Proses rekrutmen dan pengiriman serta pemulangan masih memiliki celah yang membuat PMI menjadi korban. Seharusnya dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, maka PMI terlindungi. Demikian juga masih banyak PMI yang belum terlindungi di Jamsos Ketenagakerjaan khususnya program JKK dan JKm. Bagi PMI yang diperpanjang di negara penempatan, seharusnya Kemnaker bisa membuat sistem yang memudahkan PMI memperpanjang kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan, dengan kemudahan mendaftar dan membayar iuran. Kerap kali kasus PMI ini terjadi baik yang ilegal maupun legal menjadi isu yang lambat penyelesaiaannya. Kedepannya pengawasan penempatan PMI ke luar negeri ini lebih di perketat oleh Kemnaker. Dengan demikian kasus kasus PMI bisa berkurang kedepannya.
Demikian juga untuk mengatasi pengangguran belum lama ini Kemnaker juga telah melakukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata, baik sektor perhotelan dan restoran maupun non-perhotelan, untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Untuk perhotelan sendiri diproyeksikan kebutuhan tenaga kerja tahun 2024 sebanyak 8.559.378 dan 2025 sebanyak 8.608.484.
Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata tersebut, bahwa Kemnaker telah menghadirkan Pasker ID. Unit kerja ini akan bekerja sebagai Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) atau Labour Market Information System (LMIS) yang melakukan fungsi job matching tersebut. Kehadiran Pasker ID ini sekaligus upaya untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki Labour Market Information System atau Sistem Informasi Pasar Kerja yang berkelas dunia.
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut sebagai upaya penguatan SIPK tersebut, pemerintah telah memiliki modalitas payung hukum yang cukup komprehensif. Di antaranya Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi beserta peraturan turunannya; Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Perusahaan, dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja.
Hal ini menunjukkan pentingnya peran sistem informasi pasar kerja dalam menyiapkan SDM yang berkualitas yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dari tingkat pusat hingga daerah.
Kementerian Ketenagakerjaan tengah fokus melakukan langkah-langkah strategis, transformatif, dan inovatif untuk menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ketenagakerjaan melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker.
Belum lama ini Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mendapatkan 2 Penghargaan pada ajang “5th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards, Popular Leader Awards, & 20 Inspiring Women Awards 2024. Kedua penghargaan tersebut yaitu sebagai salah satu Perempuan Inspiratif dan Pemimpin Publik Populer 2024
Acara pemberian penghargaan diselenggarakan oleh The Iconomics pada Kamis (21/3/2024) di Jakarta. Kedua penghargaan diterima Menaker yang diwakili oleh Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker, Estiarty Haryani.
Menaker menyampaikan terima kasih kepada The Iconomics. Penghargaan tersebut tidak hanya merupakan penghormatan pribadi baginya, tetapi juga sebuah pengakuan yang besar bagi peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.
Saya sangat mengapresiasi program Menaker Sembilan lompatan yang dibuat selama 5 tahun dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan meninggalkan rekam jejak yang baik dan yang harus dilanjutkan oleh Menteri yang baru. Dengan keseriusan Menaker yang baru melanjutkan program Sembilan lompatan ini akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang lebih unggul dan berkualitas yang dapat bersaing dengan dunia tenaga kerja luar negeri. (***).
