Dharmasraya Sumatera Barat, Fajarnews – Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampu beradaptasi secara cepat untuk mengakomodir tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, sehingga diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Hal ini disampaikan wakil Ketua DPRD Dharmasraya Ir.H.Adi Gunawan,MM ketika dijumpai di rumah pribadinya dan menanggapi tentang Ranperda dan penyelenggaraan pendidikan hari Jum’at (01/03/24).
Beliau mengungkapkan hasil pertemuan beberapa bulan yang lalu tentang pertemuan DPRD Dharmasraya dengan kemenkum ham provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Inisiatif DPRD.
“Saya berharap Ranperda tersebut bisa di implementasikan cepat berdasarkan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan di kabupaten Dharmasraya agar kita dapat membukah peluang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Dharmasraya”,tutup wakil ketua DPRD Dharmasraya dan juga ketua parpol Golkar tersebut.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat , Kasubbid FPPHD membuka kegiatan rapat tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait substansi rancangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta teknik penyusunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Rancangan hasil rapat harmonisasi harus diupload di aplikasi Harmonisasi Jo yang akan ditindaklanjuti dengan Surat Selesai Harmonisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.(Erman Chaniago).
