Pontianak, FajarNews –Kehadiran Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Mandiri di seluruh daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi para pencari kerja agar dapat mengakses layanan pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil sehingga nantinya dapat bekerja di industri atau menjadi wirausaha wirausaha muda yang tangguh dan berhasil.
Alumni BLK Komunitas Yang berhasil di latih jadi Tukang Jahit Yang handal.
Upaya ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Nomor 2/2760/HK.03.01/XI/2021 tentang Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas Tahun 2022-2024 disebutkan BLKK mandiri harus memiliki sejumlah kriteria, antara lain tersedianya SDM Pengelola dan Instruktur yang kompeten, status Lembaga sudah terakreditasi atau memiliki ijin operasional, memiliki pendanaan mandiri melalui pelatihan berbayar maupun hasil dari kewirausahaan BLKK sebagai inkubator bisnis, adanya database alumni pelatihan untuk memonitor kondisi mereka pasca mengikuti pelatihan dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta DUDI).
Ketua Lembaga BLK Komunitas, Arifin Cnoer didampingi Instruktur Jawari dan Hadhi Raharja Petugas Monev Kemenaker di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, (5/09/2024).
Setiap BLK Komunitas yang dinyatakan Mandiri yang sudah sudah menyelenggarakan beberapa program paket pelatihan dari pemerintah diharapkan tidak lagi hanya mengharapkan uluran bantuan dana dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Harusnya BLK Komunitas itu sudah memiliki skema pendanaan mandiri untuk mampu mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu mencetak wirausaha wirausaha muda yang mapan dan mandiri. Harapan itu didasari karena pelaksanaan pelatihan ini bukan hanya sekedar meningkatkan kemampuan skill yang bersifat (up skilling), namun juga peserta diberikan sertifikat Kompetensi melalui mekanisme uji kompetensi.
Petugas Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, Hadhi Raharja selaku Perencana Ahli Muda di Pusat Pengembangan Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi kemandirian ke beberapa BLK Komunitas di Provinsi Kalimantan Barat yakni, Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Darul Fauzin Pontianak, Kota Pontianak, Pondok Pesantren Raudlatul Jannah, Kabupaten.Kubu Raya, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al Khaliliyah, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Hadhi Raharja mengatakan, ketiga BLK Komunitas yang di klasifikasi tersebut baru dikatagorikan tumbuh, belum bisa dikatakan mandiri. Ketiga BLKK yang sudah didirikan sejak tahun 2021 tersebut belum mampu memenuhi seluruh kriteria BLKK Mandiri karena masih sangat bergantung kepada bantuan Pemerintah Salah satu indikasinya adalah mereka belum memiliki skema pendanaan mandiri maupun Kerjasama dengan DUDI. Ini terlihat dari fakta bahwa setelah bantuan program pelatihan itu Pemerintah selama tiga tahun pihak BLK Komunitas belum pernah menyelenggarakan pelatihan berbayar. Saat ditanya berapa orang para alumni ditempatkan bekerja di perusahaan dikatakan belum ada. Begitu juga untuk wirausaha hanya beberapa orang saja. Jadi belum sesuai dengan harapan katagori mandiri,” ujar Hadhi Raharja.
Seperti pengelola BLK Komunitas Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Darul Fauzin, Akhmad Fauzi selaku pimpinan saat ditanya mengapa pihaknya memilih kejuruan Desain Grafis jawabnya, karena kebutuhan pesantren dan diarahkan tim panitia untuk desain grafis. “Mohon maaf pak saya baru sebagai pimpinan BLK Komunitas. Sebelumnya Abang saya. Tapi belum lama ini Abang saya meninggal dunia. Begitu juga Instrukturnya meninggal dunia juga,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Lembaga BLK Komunitas Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al Khaliliyah, Kabupaten Kubu Raya, Arifin CNoer yang didampingi oleh Jawari Yahya selaku Instruktur mengatakan, alasan memilih kejuruan tata busana adalah karena potensi Yayasan dari PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). “Jadi dengan adanya BLKK ini bisa memenuhi kebutuhan baju seragam sendiri,” ujarnya.
Menurut Arifin CNoer selaku Ketua Lembaga BLK Komunitas mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produknya, antara lain AIN di Pontianak, ada tiga Fakultas mereka memesan baju PDH, juga pihak Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, memesan seragam sebanyak 90 pcs, Travel Umroh memesan Jas sebanyak 25 pcs. “Jadi omzet kami perbulan bisa sampai 5-10 juta. Untuk harga baju bisa dari Rp 150.000- Rp 250.000/pcs. Yang menjahit itu adalah para alumni dari BLK Komunitas. Lumayanlah keuntungan kalau order ada pak,” ungkap Arifin CNoer.
Hal yang sama juga dikatakan Rianto selaku Ketua Pengelola BLK Komunitas Yayasan Raudlatul Jannah yang berada di Dusun Meranti, Desa Puguk, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, bidang kejuruan Tata Busana ini mengatakan, alasan memilih kejuruan tata busana adalah karena prospek untuk ber wirausaha lebih mudah dan gampang. Tidak ada mati matinya wirausaha ini. “Dengan adanya pendirian BLK Komunitas di desa ini masyarakat sangat terbantu. Yang tadinya masyarakat tidak mengerti cara menjahit pakaian namun setelah ikut pelatihan mereka bisa menjahit sendiri dan bisa membuka usaha sendiri,” ungkap Rianto.(Rob).
Alumni BLK Komunitas Yang berhasil di latih jadi Tukang Jahit Yang handal.
Ketua Lembaga BLK Komunitas, Arifin Cnoer didampingi Instruktur Jawari dan Hadhi Raharja Petugas Monev Kemenaker di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis, (5/09/2024).
