Jakarta,FajraNews – diduga ada penyimpangan dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Dana bantuan pendidikan ( BOP) pada tahun 2022 kepala sekolah SDN cakung barat 03 terkesan menghindari wartawan.
Kepala sekolah SDN cakung barat 03 kecamatan cakung jakarta timur wilayah 1,padahal wartawan beberapa kali datang kesekolah namun sangat disayangkan Kepala sekolah SDN cakung barat 03 selalu tidak ada dikantor, wartawan yang hendak mengonfirmasi terkait penggunaan dana (BOS & BOP) TA 2022 selama Kepsek tersebut menjabat sebagai kepala sekolah.
Wartawan yang ingin melakukan konfirmasi anggaran Dana BOS dan BOP sebagai berikut nilai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat : Anggaran BOP TA. 2022 Pada triwulan kedua : 1. Belanja Tagihan Listrik 10.776.150,00 9.361.923,00
3. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 24.424.718,00
Anggaran Dana BOS TA 2022, pada triwulan pertama : 1. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.130.910,00
2. Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.237.760,00
3. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.769.460,00
4. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 43.166.234,00 43.080.211,00
5. Belanja Modal Alat Pendingin 5.223.790,00
6. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 6.843.540,00
7. Belanja Modal Komputer Pribadi 14.135.000,00
8. Unit Belanja Modal Komputer Lainnya 16.538.555,00
Pada triwulan kedua : 1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 60.101.210,00 43.080.211,00
2. Belanja Modal Alat Pendingin 5.223.790,00
3. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 6.843.540,00
4. Belanja Modal Komputer Pribadi 14.135.000,00
5. Unit Belanja Modal Komputer Lainnya 16.538.555,00
Pada triwulan ketiga : 1. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 13.408.660,00 10.716.992,00
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 80.764.020,00 58.458.257,00
3. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 7.380.000,00 7.004.000,00
4. onorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.840.000,00 22.020.000,00
5. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 76.974.300,00 68.421.594,00
Pada triwulan keempat : 1. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 27.089.369,00 10.716.992.00
2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 119.642.099,00 73.236.863,00
3. Belanja Modal Alat Pendingin 5.223.790,00
4. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.836.160,00
5. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 6.843.540,00
6. Belanja Modal Buku Umum 18.880.800,00 8.109.880,00
Wartawan juga coba menanyakan kesalah satu guru ada Heri irianto selaku Kepala sekolah SDN cakung barat 03 namun sanggar disayangkan Guru menjawab kepala sekolah tidak ada dikantor dan wartawan pun tnyakan lagi bukannya ta’ziah kesalahan satu yang berpakaian baju operator Sekolah kepala sekolah ada namun sangat disayangkan juga jawab tidak tahu saya bang ujarnya padahal jam sudah 1:15 wib tapi kepala sekolah tidak ada di kantor. Rabu(1/2/2022).
Wartawanpun coba untuk whatsapp Heri irianto Selaku Kepala sekolah SDN cakung barat 03 tetapi tidak dibalasnya dan coba untuk ditelepon juga tidak mau angkat telpon dari wartawan yang ingin melakukan konfirmasi langsung kepada kepala sekolah SDN cakung barat 03.
Darwin situmorang Selaku ketua umum LSM paradigma saat dimintai tanggapan Terkait kepala sekolah SDN cakung barat 03 yang susah ditemui wartawan mengatakan Padahal sesuai tugas dan fungsinya, profesi wartawan dalam menjalankan tugasnya yang sudah di atur pada UU Pers no. 40 tahun 1999 Sebagai Sosial Control wajar lah wartawan atau LSM datang ke sekolah tersebut dalam menjalankan fungsinya.
Lanjut Darwin situmorang, Keterbukaan Informasi Publik sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Hanya saja, masih ada pejabat publik yang cenderung tertutup dan seperti enggan memberikan informasi yang dibutuhkan publik, serta di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 bahwa wartawan punya hak kontrol sosial dimasyarakat.(Tim)
